PENGGALAN PENGALAMAN MEMIMPIN ORGANISASI MAHASISWA ASING DARI 29 NEGARA DI FILIPINA

“Suka tidak suka, mau tidak mau kapan dan dimanapun jika memang harus, maka jadilah”.

Kutipan diatas telah menjadi semacam semboyan, ketika dipilih untuk memimpin mahasiswa organisasi internasional yang didalamnya berisi orang-orang pintar dari 29 negara. Mereka adalah mahasiswa pilihan dari negaranya masing-masing yang sedang mengenyam studi di University of the Philippine Los Baños, Laguna Philippine. Rata-rata yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan ini adalah mereka yang sedang mengenyam pendidikan pada tingkat pendidikan S2 (master) & S3 (Doktor). Bergaul dengan rekan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia memang gampang-gampang susah. Hal itu tidak semudah kita bergaul atau berinteraksi dengan rekan satu Negara. Karena dialek bahasa, pola interaksi & bersosialisasi serta cara menanggapi dan memberikan tanggapan serta saran sangat berbeda. Ada rekan negara lain yang gampang marah dan mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan rekan lain karena alasan ini dan itu, ada juga rekan yang suka menilai tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan, ada juga mereka yang aktif sejak awal dengan semangat tanpa henti. Tinggal bagaimana pemimpin dapat mengambil peran untuk menstabilkan kondisi yang ada. Yang pasti mereka tidak akan kompromi dengan waktu dan akuntabilitas pertanggung jawaban. 

Organisasi kemahasiswaan memang berbeda dengan dunia kerja yang pada umumnya orang bekerja untuk memperoleh upah untuk melanjutkan hidupnya. Didalamnya ada aturan kerja yang tegas. Mau tidak mau setiap orang harus mematuhi aturan yang telah ada. Sebab jika tidak, akan ada resiko. Mungkin tidak adanya tambahan insentif, bonus serta tambahan lainnya. Mereka yang bekerja dengan baik mungkin pula dipromosikan untuk jenjang jabatan selanjutnya. Organisasi kemahasiswaan hanyalah mengenai kesukarelaan. Tidak ada pemakasaan karena tidak ada upah, tidak ada promosi jabatan, bonus dan sebagainya. Namun tanggungjawabnya adalah bagaimana mereka yang memimpin dapat menggerakan anggotanya untuk terlibat dalam kegitan yang diselenggarakan. Pada pinsip ini, entah organisasi kemahasiswaan dalam negeri dan luar negeri sama, yaitu pengalokasian waktu. Beberapa mahasiswa lebih senang berorganisasi secara total tanpa memikirkan studi, tetapi ada juga yang berusaha membagi waktu antara studi dan berorganisasi. Sayangnya memprioritaskan kegiatan keorganisasian tidak berlaku dalam organisasi kemahasiswaan internasional yang nota bene, studi adalah prioritas. Alasannya jelas, jangka waktu studi hanya diberikan bagi mahasiswa penerima beasiswa sebuah lembaga studi internasional hanya 2 (dua) tahun bagi level S2 & 3 (tiga) tahun untuk level S3. Jika melebihinya, maka otomatis biaya studinya akan dihentikan. Berkaitan dengan aturan yang sangat tegas tersebutlah, setiap mahasiswa berlomba-lomba menyelesaikan studi tepat waktu, bila perlu lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Polah dan aturan yang telah tersistem baik yang dipengaruhi oleh kondisi negaranya maupun berbagai aturan yang menyertai mahasiswa tersebut selalu menjadi sesuatu yang memaksa para mahasiswa internasional belajar secara sungguh-sungguh untuk dapat sesegerah mungkin menyelesaikan studinya.

Ketika dihadapkan pada situasi yang semacam itu, kemudian kembali membayangkan kondisi pendidikan daerah dengan berbagai keterbatasan, maka yang terpikir hanyalah sebuah tantangan yang sangat berat sedang menunggu. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, tantangan tersebut harus ditaklukan. Tujuannya jelas bukan masalah tingkat pendidikan yang tinggi yang harus dicapai tetapi bagaimana kemudian hal itu akan bermanfaat bagi generasi berikut, sekurang-kurannya muncul motivas dan daya juang, mengingat tantantangan kedepan mungkin akan lebih berat dari tantangan yang ada saat ini. Hal ini menjadi motivasi yang selalu mendahului berbagai konsep pikir mengenai realita yang ada. Sehingga ketika pada tahun 2012 dilangsung pemungutan suara untuk memilih presiden mahasiswa Internasional pada kampus tersebut, walaupun sudah berusaha mundur namun terus dipaksa oleh rakan-rekan negara lain, dan pada hasilnya unggul sebagai kandidat presiden terkuat lalu keputusannya diangkat menjadi presiden, motivasi tersebut semakin meneguhkan untuk membuktikan diri bahwa putra daerah Mimika harus mampu berkompetisi di dunia internasional. Berkat motivasi tersebut, akhirnya menjadi semakin kuat untuk memimpin organisasi kemahasiswaan yang ada. 

Dengan adanya jabatan tersebut dapat dibayangkan tingkat kesibukan yang padat dan gila-gilaan jauh melampaui mahasiswa normal lain. Tugas yang padat dalam perkuliahan tetapi kegiatan keorganisasian juga harus dijalankan bersamaan. Tentunya ini mengenai resiko mengingat aturan yang sangat ketat pada universitas nomor satu di Filipina tersebut. Namun rupanya motivasi yang ada jauh lebih kuat hingga mengalahkan berbagai kekhawatiran yang ada dan mampu bertahan hingga membawah organisasi mahasiswa internasional tersebut jauh melebihi target dan diapresiasi seantero public di wilayah kampus dan negara lain. Sebab berbagai even yang diselenggarakan disiarkan pula ke negara dimana mahasiswanya tergabung dalam kegiatan keorganisasian. Rata-rata semua even yang diselenggarakan diacungi jempol karena sukses dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Salah satu kegiatan terdashyat adalah “International Association Cultural Night” atau malam pentas budaya organisaswi mahasiswa internasional pada bulan September 2013, yang mendapat sambutan positive dari berbagai perwakilan diplomatic di Filipina. Berbicara dimimbar membawahkan sambutan disertai gemuruh tepuk tangan bukanlah hal yang mudah pada ranah internasional. Namun itulah faktanya, bahwa putra daerah Mimika pun bisa menaklukan tantangan yang ada.

Hasil dari kepemimpinan yang ada telah membawah organisasi kemahasisawan tersebut semakin dikenal. Sehingga banyak organisasi lain yang datang dengan senang hati menawarkan kerjasama untuk penyelenggaraan berbagai event yang mengharapkan keterlibatan mahasiswa internasional. Hal itu semakin menguatkan bahwa siapapun yang memiliki semangat untuk belajar  dan memiliki tekad yang kuat dan berani tampil, entah dari manapun dia, ia dapat menaklukan hal yang pada walnya nampak tidak mungkin.

**

Leonardus Tumuka: Saat tulisan ini dipublikasikan, penulis sedang menempuh studi S3 (Doktor)  di University of The Philippine Los BanÕs (UPLB), Laguna Philippine pada program studi Community Development.

TANTANGAN MENJADI ORANG NOMOR SATU DI KABUPATEN SUPER KAYA, MIMIKA

Kondisi  politik daerah di Mimika kian memanas dari waktu ke waktu. Hal itu dapat diikuti melalui berbagai perbincangan di media elektronik dan media cetak juga saling bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Mekanisme penentuan kandidatnya pun beraneka ragam, mulai dari penelusuran hingga penentuan berdasarkan kesepakatan kelompok mengenai siapa yang dapat dijagokan dengan harapan memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah di kabupaten Mimika. Tidak tanggung-tanggung berbagai metode pendekatan pun telah dipersiapkan bahkan telah mulai dilaksanakan oleh masing-masing calon kandidat. Kemenangan dan keinginan memenangkan pertarungan tersebut telah mempengeruhi setiap kandidat untuk tampil all out, menggunakan kekuatan semaksimal mungkin untuk memenangkan sebuah posisi bergengsi sebagai orang nomor satu di Mimika. Harum dan bergengsi memang posisi tersebut, sehingga perebutan dengan kekuatan penuh yang berakhir pada tujuan menang adalah mutlak menjadi perebutan. Euforia dalam mengusung para kandidat tentunya selalu berakhir dengan euforia kemanangan dan kekalahan. Dan hal ini tentunya telah menjadi sesuatu yang biasa dalam sebuah kompetisi. Ada pihak yang menang dan ada pulah pihak yang kalah. Selajutnya bagaimana memposisikan diri masing-masing. 

Di Amerika Serikat, pasca terpilih kembalinya presiden Barack Obama, sebagai presiden Amerika, pertama dilantik 2009 dan yang kedua terpilih kembali dan dilantik pada tahun 2013, presiden Amerika tersebut tidak mulus menjadi orang nomor satu karena pertentangan lawan politiknya. Namun sikap lawan-lawan politik yang kalah dan mendukung kembali Barack Obama sebagai presiden terpilih menjadi sesuatu yang patut diacungi jempol. Calon kepala daerah kabupaten Mimika seharusnya dapat belajar dari pengalaman semacam itu. Yang pasti, siapa pun yang akan terpilih tidak akan jauh dari berbagai tantangan yang selalu menanti. Sehingga bekerja sendiri tidak dapat dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Mengikuti dan mencatat pembangunan sejak berdirinya Mimika sebagai sebuah Kabupaten (1999) hingga saat ini (2013-red), banyak masalah yang terjadi dengan mekanisme penyelesaian masalah tidak tertangani hingga pada akar persoalan. Hal itu kemudian menyebabkan timbulnya berbagai persoalan satu yang belum berakhir, muncul persoalan lain yang memiliki tensi setinggi tensi persoalan awal. Ini seharusnya dapat tertangani jika kepala daerah mempu dengan jeli melihat persoalan dan mencari jalan keluar dengan solusi yang tepat, dengan demikian masalah yang sama tidak akan pernah terjadi pada masa mendatang. 

Kabupaten lain di Papua telah berkembang dengan sangat baik dalam berbagai segi dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, meskipun mungkin mekanisme penyelesaian konflik lain mirip dengan Mimika. Namun dalam beberapa sisi daerah-daerah tersebut jauh lebih maju dalam menjawab berbagai kebutuhan daerah. Pendidikan adalah salah satu yang sangat menonjol, infrastruktur pun tidak jauh ketinggalan. Demikian indeks pembangunan lain yang terus berkembang seiring perkembangan daerah tersebut.

Potret pembangunan di kabupeten super kaya

Menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin Mimika yang sering masuk nominasi sebagai salah satu Kabupeten terkaya di Indonesia tidak dapat lebih maju bahkan lebih berkembang dari kabupaten lain di Papua. Kabupaten Mimika masuk urutan ke-2 dari 6 (enam) kabupaten super kaya di Indonesia tahun 2009 dengan membukukan PDB perkapita Rp 295,05 juta. Pada tahun 2010, Mimika kembali terpilih masuk nominasi dengan nomor urut ke-20 dari 20 (dua puluh) kabupaten terkaya di Indonesia dengan pendapatan bagi hasil Rp 242,33 Miliar. Tahun 2012, Mimika masuk nominasi sebagai salah satu dari 50 kabupaten terkaya di Indonesia dengan nomor urut ke-44 (empat puluh empat). Pendapatan yang dimaksud belum dijumlahkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) lain Kabupaten Mimika. 

Selanjutnya, dengan pendapatan yang sebegitu besar, semestinya kabupeten Mimika dapat berkembang lebih pesat dalam berbagai segi. Sayangnya hal itu tidak terwujud. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial & budaya malahan seakan berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing justru nampak menjadi tanggung jawab NGO, perusahaan, lembaga adat atau ormas kemasyarakatan tertentu. Pemerintah daerah seakan menampakkan ketidak berdayaannya dalam membangun daerah. Pendidikan tidak mendapat perhatian serius, ekonomi masyarakat malah semakin terpuruk, kesehatan yang berbenturan dengan kecepatan akses sementara sosial budaya telah dimanfaatkan sebagai sarana yang dipolitisasi demi kepentingan politik maupun hiburan untuk memberikan penghormatan terhadap golongan tertentu yang memiliki kapabilitas dalam mengambil keputusan. 

Tantangan pembanngunan Mimika

Mimika saat ini dapat dikategorikan sebagai daerah kaya yang tertinggal. Pada bidang pendidikan misalnya, Mimika memiliki jumlah infrastruktur pendidikan lebih dari 180 unit, namun sangat minim dalam menghasilkan siswa yang benar-benar berkualitas. Sementara perkembangan dunia, dimana arus globalisasi yang begitu deras  menuntut setiap orang mampu bersaing telah berada di depan mata dan sulit untuk dibendung, namun kemampuan sumber daya manusia (SDM) Mimika untuk bersaing masih jauh dari kata siap. 

Pada jenjang pendidikan, banyak putera/i daerah terseok-seok dalam menyelesaikan pendidikannya karena berbagai faktor yang menyertainya, termasuk pendidikan dasar dengan pondasi yang rapuh. Banyak mahaiswa Mimika mengalami kesulitan tempat tinggal di tempat studinya masing-masing, kesulitan makan karena kemampuan ekonomi orang tua yang minim, yang lebih parah lagi tidak adanya perhatian pemerintah dearah bagi mahasiswa Mimika baik dalam maupun luar kota Timika. Mahasiswa terpaksa meninggalkan kota studinya untuk kembali ke daerah guna mencari dukungan danah dalam rangka menyukseskan acara mereka setiap tahunnya. Akibatnya kuliah jadi tertunda karena waktu terbuang pada aktivitas tersebut. Mungkin pikiran naif kita akan berkata, untuk apa mahasiswa harus meninggalkan studinya hanya untuk kegiatan seperti ini atau itu, tetapi jika dilihat secara jelih, sebetulnya berbagai kompleksitas masalah yang dialami mereka terbungkus rapih di dalamnya. Hal itu hanya dapat diketahui jika pemerintah dan pihak berwenang memiliki keinginan untuk melihat persoalan tersebut lebih mendalam.

Ekonomi

Pada bidang ekonomi, masyarakat pribumi justru terhimpit dalam ketidakberdayaan untuk dapat mengembangkan diri dan bersaing dengan sesama warga lain. Kemampuan ekonomi masyarakat masih jauh dari kata siap untuk dapat bersaing, sementara Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan terimplementasi pada tahun 2015 menuntut kesiapan berbagai aspek ekonomi pada setiap Negara anggotanya. Siap tidak siap masyarakat ekonomi ASEAN tidak dapat dihindari. Pemerintah daerah yang justru merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat seharusnya mampu mendorong berbagai aspek ekonomi daerah dengan penyediaan akses pasar, pembukaan kesempatan bersaing lebih luas dengan penyediaan fasilitas yang lebih memadai, termasuk listrik, air bersih dan lain sebagainya. Pemerintah semestinya dapat mendorong bank-bank yang berada di wilayah Mimika untuk memberikan akses lebih luas kepada masyakat untuk dapat membuka usahanya dan mengembangkan ekonomi dan potensi daerah. Sayangnya banyak bank justru menutup akses bagi masyarakat lokal dan memberikan akses bagi pengusaha yang jauh lebih berkembang karena pertibangan keamanan pengembalian modal, yang justru mematikan keinginan berkembangnya masyarakat lokal yang nota bene memiliki keterbatasan daya saing. 

Sosial & infrastruktur

Pada aspek sosial, konflik antar suku dan kelompok hampir tidak dapat dihindari. Setiap tahun hampir berkali-kali konflik terjadi, yang kemudian berimplikasi pada terganggunya aspek lain. Anak-anak sekolah dan para guru tidak dapat berangkat ke sekolah karena masalah keamanan. Para investor harus berpikir berkali-kali sebelum memutuskan berinvestasi karena pertimbangan keamanan berinvestai menjadi hal yang sangat krusial. Para pedagang harus was-was dalam memasarkan berbagai produk karena kondisi keamanan dan ketertiban tidak memadai, minuman keras mudah ditemukan, yang mengakibatkan semakin rusaknya moral para generasi mudah. 

Pada bidang infrastruktur, walaupun jalan darat sudah mulai ditata dengan baik, masyarakat masih kesulitan untuk dapat menjangkau pasar, alhasil berbagai produk yang hendak dipasarkan terpaksa harus dijual dengan harga yang jauh dari harga pasar. Hal ini akan lebih cenderung menguntungkan pedagang besar daripada masyarakat kecil memperoleh keutungan yang memadai. Ikan hasil tangkapan masyarakat terpaksa harus dijual dengan harga murah karena sulitnya transportasi bagi masyarakat dalam memasarkan hasil tangkapannya. Disisi lain masyarakat masih belum memahami bagaimana mekanisme yang baik dalam berdagang. Hal ini menyebabkan pedagang lokal semakin termarginal, dimana dari waktu ke waktu hasil dagangannya hanya satu jenis. 

Masih banyak lagi kondisi lain yang sebetulnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, apabilah memiliki keinginan yang serius untuk menyelesaikannya. Tentunya pemerintah tidak harus sendiri dalam mengatasi segalah masalah yang terjadi. Jaman telah berubah, dimana setiap orang, baik individu dan kelompok yang berada di derah memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tinggal bagaimana pemerintah mau membuka diri dan merangkul elemen tersebut untuk suatu tujuan bersama. Konsep good governance saat ini telah menjadi sebuah ukuran bagi penilaian berhasil tidaknya pembangunan daerah pada Negara berkembang, dan ini menjadi ukuran dukung atau tidaknya Negara maju dalam pembangunan. Dalam konsep tersebut, pembagian kewenangan serta keterbukaan dalam menginformasikan segalah hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah adalah mutlak, termasuk laporan keuangan daerah ke publik. Contoh good governance di Indonesia dapat dilihat di daerah khusus ibu kota (DKI) Jakarta, yang diperankan oleh Gubernur  Joko Widodo (Jokowi) dan telah menarik simpatik lebih luas, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Keberhasilan pembangunan pun telah nampak karena masyarakat langsung melihat dan menyaksikan semua rencana dan implementasi pembangunannya. Masyarakat bahkan langsung memberikan penilain dan dukungan penuh bagi gubernur Jokowi.

Konsep good governance tersebut sebetulnya dapat pulah diimplementasikan di kabupaten Mimika dengan berbagai kompleksitas yang ada. Namun siapa yang akan memulainya, belum dapat diprediksi. Tentunya berbagai tantangan yang ada di dearah menjadi pekerjaan rumah bagi setiap kandidat yang saat ini telah bersiap untuk berkompetisi. Mau membawah Mimika menjadi kabupaten yang maju dengan kemajuan pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya & infrastruktur menjadi lebih baik atau sebaliknya semakin memperburuk pembangunan menjadi tanggung jawab siapapun kandidat yang akan terpilih kelak. 

  

Note:

Tulisan ini telah diterbitkan di Media Cetak Lokal Skh Salam Papua di Timika, kolum Opini, edisi Senin, 23 September 2013.

PERLU SEBUAH SISTEM ADMINISTRATIF YANG LEBIH KETAT DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK

Hampir setiap waktu mata serta pandangan kita diarahkan pada berbagai kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Orang bahkan sudah jenuh dan bosan dengan rentetan kasus yang tidak berhenti terus bergulir dalam setiap ajang dan periode kepemimpinan. Ketika satu kasus terjadi belum diungkapkan, muncul lagi kasus lain yang berkaitan dengan korupsi. walaupun sebagian kasus berhasil diungkapkan, ternyata masih banyak kasus lain yang belum terungkap juga. Dan kasus tersebut pun mungkin dapat lebih heboh dari kasus korupsi yang ada.

Adapun kasus korupsi yang berhasil diungkap jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang jauh, kebanyakan yang terungkap adalah wilayah disekitar pulau Jawa, sementara wilayah di bagian timur, misalnya Papua belum menjadi perhatian serius dalam mekanisme pemberantasan korupsi. Hal inilah yang sangat memungkinkan korupsi tumbuh sangat subur di beberapa wilayah yang belum memperoleh perhatian tersebut. Apalagi berkaitan dengan otonomi khusus saat ini, dimana kecenderungan kabupaten untuk tidak menginginkan intervensi propinsi lebih besar, sehingga kontrol kepemimpinan kabupaten dapat lebih bebas dimainkan. Dengan demikian, memungkinkan pula banyak dana yang dapat hilang tanpa jejak. Akhirnya yang berkuasa semakin kaya sedangkan bawahan tidak mau ketinggalan mengambil keuntungan lalu masyarakat semakin tertindas dan menderita karena kemiskinan yang semakin menghimpit.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi pun beraneka ragam, mulai dari suap, penghilangan dana APBD/APBN, PAD serta kasus-kasus korupsi lain yang serupa maupun yang tidak serupa tetapi masuk dalam katogori korupsi. Ironis memang, dimana pemegang jabatan tertinggi yang juga telah disumpahi untuk menjalankan kepemimpinannya tetapi kemudian diselewengkan pula pada akhirnya. Padahal masyarakat telah menaruh harapan akan adanya perubahan, sekurang-kurangnya beban hidup yang mereka pikul dapat diringankan dengan kebijakan yang melegahkan. Namun mereka juga harus kecewa karena pilihan mereka sering lebih banyak mengecewakan. Timbul kemudian pertanyaan, apa yang salah dalam mekanisme pemilihan tersebut, atau siapakah yang harus disalahkan. Apakah masyarakat perlu disalahkan karena telah memilih pemimpin yang demikian? Atau apakah mereka yang terpilih yang harus disalahkan karena telah menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan cara yang tidak benar? Atau mungkin KPU atau instansi lain yang memberikan kepercayaan kepada fugur tersebut untuk memimpin yang perlu disalahkan? Sehingga segalah sesuatu kemudian serba salah dan disalahkan? Pertanyaan selanjutnya adalah kemudian mana yang benar? Silahkan direnungkan.

Yang jelas, negara ini membutuhkan perubahan dalam membenahi system yang ada, terutama dalam hal syarat kepemimpinan dalam politik. Sebab syarat menjadi seorang pemimpin politik saat ini nampak sangat memungkinkan orang untuk memperoleh keuntungan dalam masa jabatan politisnya. Korupsi bukan semata-mata salah pemimpinnya KPK kebanyakan mengarahkan perhatiannya hanya pada pemimpin tertinggi dalam jabatan politisnya. Biasanya rekening yang tidak jelas antara gaji dan pendapatan lain tidak valid dengan jumlah yang harus masuk adalah sasaran kecurigaan pemeriksaan. Tetapi bagaimana dengan bawahan yang memegang jabatan tetapi tidak berada pada jabatan politis? Mengapa semua tidak sekalian diperiksa? Ini menjadi rancu. Entah karena masalah waktu atau tidak. Tetapi sebaiknya semuanya diperiksa. Sebab hilangnya sebagian dana tersebut dapat saja dimainkan oleh bawahan yang berimbas pada atasan yang harus mempertanggung jawabkannya. Ini mengenai konsekwensi jabatan pemimpin bung. Untuk itu seorang pemimpin dalam politik harus cakap, terutama Jujur, memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam hal taat administrative (cek ijasahnya benar tidak. Jika tidak, berarti siap pula hancur-hancuran dalam kepemimpinannya), bagaimana kemampuan mengatur keuangan (jika tidak mampu bisa-bisa dimainkan oleh bawahan sehingga pemimpinnya tanggung resiko), bagaimana kemampuan memimpin, tujuan menjadi pemimpin dalam politik apa, jika cari uang hasilnya korupsi pasti akan terjadi, dan lain sebagainya.

Pemerintah diharapkan dapat mengontrol hal tersebut secara tegas dengan mengeluarkan aturan yang tegas pula. Yang jelas, segalah sesuatu harus berubah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bagaimana mungkin, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun masyarakat harus hilang dilahap petualang-petualang politik untuk kepentingannya dan kelompok serta segelintir orang dengan mengorbankan banyaknya masyarakat kecil. Bahkan sekolah pun hanya menjadi mimpi, rumah sakit tidak mampu memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin dan termarginal, masyarakat harus menderita lapar dan mengemis demi sesuap nasi dijalan-jalan. Padahal suara mereka jugalah yang menyebabkan pemimpin tersebut terpilih.

Semoga segalahnya berubah, sehingga masyarakat kecil, miskin, menderita dan termarjinal pun dapat menikmati hidupnya sebagai manusia yang memiliki harkat derajat dan martabat yang sama sebagai warga Negara dan hidup sebagaimana mestinya. Semoga…

Pengembagan Masyarakat & Tantangan Lingkungan

Bukan lagi merupakan rahasia umum bahwa lingkungan turut menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan seseorang dalam upaya membentuk sesuatu yang diharapkan. Pada masyarakat moderen kesadaran untuk dapat bersaing serta insting untuk tampil telah tumbuh dengan baik semenjak masa kanak-kanak, ditambah dukungan keluarga untuk terus mendorong anak dengan menyediakan berbagai kebutuhannya. Harapanya titik fokus pada anak hanya terarah pada pendidikan tanpa harus memikirkan hal lain yang dapat mengurangi semangatnya dalam belajar. Melihat teman lain belajar serta turut menyeksikan adanya keberhasilan yang dicapai orang lain, ditambah berbagai penggambaran visual di sisi lain mengenai kesuksesan bahkan turut menjadi motivasi banyak anak dikota besar untuk belajar sungguh-sungguh, lalu hasilnya berhasil. 

Namun paradigma berhasil pada masyarakat moderen serta penggambaran ukuran keberhasilan yang terngiang akibat berbagai hal tersebut di atas sangat kontras dan berbeda dengan masyarakat tradisional. Pada masyarakat tradisional ukuran keberhasilan adalah bagaimana memperoleh hasil buruannya lalu dinikmati secara komunal dalam kelompoknya. Persaingan tidak begitu nampak di sana, karena adanya pandangan akan kebersamaan. Sehingga siapapun yang memburu hewan buruan, hasil tangkapannya akan dibagikan kepada anggota kelompoknya. 

Kehidupan seperti ini terus berlangsung dan ditanamkan kepada generasi satu ke generasi berikutnya dan seterusnya. Suatu hal yang tidak lazim bagi masyarakat tradisional. Tentu saja perkembangan jaman yang begitu pesat dimana arus informasi, serta kemajuan teknologi yang begitu deras tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Siap atau tidak siap setiap orang hanya diberikan pilihan harus siap menerima kondisi tersebut. Dalam kondisi inilah peradaban masyarakat tradisional memperoleh pilihan yang sangat sulit. Karena kebingungan tak berdaya, apakah harus tetap berada pada tataran nilai adat ataukah harus terjun untuk bergabung dalam keruhnya modernisasi. Namun, pengaruh manisnya jaman moderen yang begitu deras, ditambah pandangan akan kondisi masyarakat tradisional yang bagi khalayak dianggap miskin dan tertinggal akhirnya menjadi kekuatan bagi hengkang dan menjauhnya masyarakat tradisional untuk kembali pada sebuah rel yang seharusnya tetap dipijak. Masyarakat akhirnya kocar-kacir kebingungan, meminjam istilah DKI Warkop, maju kena mundur kena. Tidak mungkin kembali tetapi jika terus maju tidak memiliki pijakan untuk bertahan pada manisnya jaman moderen itu. 

Beberapa pulau di Indonesia termasuk pulau besar dan kecil yang memiliki potensi kekayaan alam dan pulau yang kurang bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam, kondisi di atas tidak dapat dihindarkan. Dan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius pemerintah daerah, sehingga mencari alternatif solusi yang tepat dalam mengatasi kondisi-kondisi tersebut. Salah satu contoh misalnya Kabupaten Mimika-Papua. Kondisi masyarakat tradisional di kota ini persis seperti yang digambarkan di atas. Suku Kamoro misalnya, jika pernah menonton Film Dokumenter dengan judul, Mutiara Pesisir Pantai, karya saudara Belo Taran yang gambarnya diambil di Kampung Ipaya kabupaten Mimika, penggambaran tersebut persis kondisi masyarakat tradisional suku Kamoro yang sebetulnya terjadi di Kabupaten Mimika. Masyarakat merasa sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama kesehatan dan pendidikan. 

Ekonomi adalah salah satu masalah lain, karena masyarakat tradisional kini telah beralih pada jaman modern, namun tentu saja sangat berat bagi mereka untuk berada di tengahnya. Ibarat sebuah gerbong kereta api eksekutif dinaiki oleh seorang yang baru berada di kota dan kebingungan bagaimana caranya agar dapat tetap berada di atas gerbong tersebut senyaman penumpang gerbong lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, banyak LSM yang tergabung dalam berbagai misi. Dimulai dari Yayasan Sejati, lalu muncul yayasan dan berbagai instansi swasta lokal, nasional dan internasional untuk mengatasi masalah masyarakat tradisional. Namun, kondisi masyarakat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan mengalami kemunduran yang sangat luar biasa dalam bidang pendidikan. Data penelitian tesis yang dilakukan bulan April-Oktober 2011, sebanyak 77 pelajar dan mahasiswa suku Kamoro penerima beasiswa Lembanga Pengembangan Masyarakat Suku Amugme dan Kamoro (LPMAK) di Kabupaten Mimika tidak melanjutkan studi. Mereka lebih memilih untuk tinggal di kampung. Selain itu tidak sedikit siswa dari suku tersebut yang berhenti sebelum atau setelah menamatkan Sekolah Dasar (SD). 

Data yang dihimpun dalam penelitian, dari 33 orang pelamar kerja hanya 1 orang yang berhasil menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sementara yang lainya dengan pendidikan terakhir di SD. Berbagai LSM bahkan merasa kesulitan untuk menangani hal tersebut. bahkan di sisi lain tidak sedikit guru dan sekolah negeri yang pesimis bahwa suku tersebut dapat berkembang dalam bidang pendidikan, yang artinya sulit bagi masyarakat tradisional suku Kamoro untuk berkembang dalam berbagai bidang pada masa mendatang. Pemerintah daerah Mimika yang seharusnya dapat mengatasi masalah ini bahkan terkesan lamban dan nampak tidak serius menangani masalah pendidikan di kabupaten Mimika. Guru-guru banyak meninggalkan sekolah dan tinggal di kota dengan membuat laporan fiktif lalu tetap menerima gaji. Bahkan ada juga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sampai di sekolah karena terlanjur dihabiskan oleh kepala sekolah. Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan di sisi lain tidak menindak tegas serta berupaya secara serius dalam upaya mengatasi masalah ini. Sehingga pendidikan di kabupaten Mimika khusus bagi masyarakat tradisional berada pada titik krisis. 

Tantangan lingkungan Lingkungan dimana masyarakat tradisional berada memang menjadi salah satu masalah bagi pengembangan masyarakat itu sendiri. Kebiasaan masyarakat untuk berburu dan meramu dimana sekolah bukan merupakan pilihan adalah keluhan tersendiri bagi para pengajar di berbagai wilayah tersebut. Kesadaran akan pentinya pendidikan masih sangat minim. Minimnya ketertarikan terhadap pendidikan menyebabkan suku Kamoro tersingkir dari kehidupan kota. Mereka yang dahulu berada di kota lalu menjual rumah dan kembali ke alam dimana mereka dapat tetap bertahan hidup di sana. Untuk dapat menjangkau daerah dimana suku tradisional tersebut berada pun harus melewati sungai-sungai dan laut, masih juga harus menghadapi cuaca ekstrim lainya, misalnya curah hujan yang cukup tinggi karena kelembaban udara, gelombang laut yang siap menghalangi lajunya transportasi laut, nyamuk, dan harus menyisuri dataran kampung berjalan kaki bisa hingga 12 hingga 24 jam bahkan lebih, dan berbagai tantangan lain yang tidak dapat dihindari. Pengembangan Masyarakat Ada beberapa hal yang hendaknya menjadi pedoman penting bagi pengembangan masyarakat lokal. 

Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk pemerintah daerah memiliki program untuk mengatasi masalah masyarakat tersebut. Namun tidak sedikit kegagalah yang dihadapi dan nampak belum ada keberhasilan yang signifikan atas berbagai upaya tersebut. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kondisi masyarakat secara mendalam. Kurang pemahaman yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jika program yang ditawarkan kepada masyarakat dirasa masyarakat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, terutama kebiasaan yang berkaitan dengan kondisi tradisional masyarakat dan diukur dengan porsi kondisi masyarakat setempat, maka hasilnya adalah kegagalan. Untuk itu sebaiknya sesuaikan sesuatu yang hendak ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi alaminya. Artinya jangan memaksakan apa yang diharapkan kepada masyarakat dengan berharap masyarakat yang harus mengikuti rencana yang telah dibuat, sebab itu hanya akan menuai kegagalan. 

Disisi lain kebanyakan masyarakat menerima sesuatu dengan bersemangat pada awalnya, lalu memudar, lama kelamaan menghilang. Ini sebuah kondisi yang sangat sering dialami oleh setiap orang termasuk dalam undangan rapat yang diadakan oleh suatu kelompok tertentu. Ketika mendengar undangan dalam rangka penyuksesan program A atau program B orang dengan senang hati hadir. Banyaknya peserta rapat menyebabkan sebuah ruangan bahkan tidak mampu menampung jumlah yang hadir. Beberapa waktu kemudian dibuat undangan lain untuk program yang sama atau bedah. Tentu dalam pertemuan ini respon serta jumlah mereka yang hadir semakin berkurang dan seterusnya hingga orang terpaksa menghentikan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Masyarakat tradisional pun memiliki pola bagaimana mereka menyelesaikan sebuah pekerjaan kemudian dengan senang hati melanjutkan pekerjaan tersebut dihari yang lain. Kondisi psikologi masyarakat dalam situasi seperti ini sangat penting untuk dipelajari, sehingga euforia perubahan yang diterima pada awalnya dapat tetap bertahan selamanya dan menjadi bagian yang dilakukan terus menerus. Ini penting bagi mereka yang mengharapkan terjadi perubahan dalam masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik. 

Tidak semua elemen dalam sebuah komunitas mengharapkan perubahan dari kondisi masyarakat tradisional ke wujud perubahan yang lain, katakanlah moderen. Ini merupakan pertaruhan yang sangat berat. Tidak mudah sebuah kerajaan menerima dirubah menjadi konstitusi yang lain karena kondisi yang ada sudah sangat baik menurut ukuran konstitusi kerajaan. Demikian pula masyarakat tradisional dirubah menjadi masyarakat yang harus menerima kondisi lain. Sekali lagi ini adalah pertaruhan. Sehingga jika masalah ini tidak mendapat respon secara positif sejak awal, maka kehancuran sebuah tatanan masyarakat sedang dimulai. Inilah yang dialami oleh suku Kamoro kabupaten Mimika yang harus melompat dari tradisional ke moderen. Masyarakat kehilangan arah pijakan, akhirnya berbagai elemen penting lain diantaranya budaya komunal berubah menjadi individu secara tidak wajar, karena orang menjadi individual dan tamak. Kehilangan identitas diri sehingga kecenderungan negatif misalnya mengonsumsi minuman keras, perkeklahian antar kelompok minuman keras sering terjadi serta berbagai dampak sosial lain. 

Perubahan masyarakat menuju masyakat modern pada prinsipnya tidak dapat dihindari dan itu mutlak akan dialami oleh siapapun. Namun tentunya sangat penting memahami kondisi masyarakat, adat istiadat, budaya dan berbagai atribut masyarakat tersebut. Tujuannya adalah masyarakat kemudian dapat menerima kemudian menikmati perubahan tersebut karena mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.

PERSEPSI LOKAL MENGENAI OBAMA PULANG KAMPUNG DAN KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT

Seruan "Barack Obama Pulang kampung", yang diucapkan oleh sebagian masyarakat baik, kalangan masyarakat biasa maupun kalangan ilmiah semestinya tidak perlu dilakukan. mengingat kedatangan Presiden Amerika Serikat tersebut tidak mungkin jauh dari kepentingan Nasional Amerika Serikat. Barack Obama adalah presiden AS. Semua hal yang berkaitan dengan sepak terjangnya adalah berkaitan dengan kepentingan politik negara adidaya tersebut. Ada beberapa hal, mengapa Indonesia menjadi negara yang sangat penting bagi Amerika Serikat. 1. Indonesia merupakan negara dengan pendduduknya mayoritas beragama Islam terbesar di dunia 182,570,000 orang, 2.Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam keorganisasian ASEAN. 3. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di Dunia walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam. 4. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ke 4 yang mana secara ekonomi jumlah penduduk yang banyak merupakan pasar yang baik bagi negara maju.5. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam terbesar di Dunia dengan kekhasan negara kepulauan.

Untuk itu euforia yang berlebihan pada prinsipnya merupakan sebuah keuntungan bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, walaupun disisi lain, hal itu merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dalam bahasa tersebut dapat ditangkap maknanya sebagai sebuah ucapan selamat datang bagi mereka yang pernah berada di suatu negara sehingga diharapkan dapat merasa nyaman dengan negara yang dikunjungi dan muncul persepsi pengunjunga bahwa negara A, atau B yang dikunjungi memang sangat Welcome.

Walaupun demikian, kunjungan kenegaraan negara super power seperti Amerika Serikat adalah sangat penting bagi negara-negara berkembang. Mengingat banyak persepsi yang muncul di Negara Barat mengenai adanya ketidak stabilan politik di dalam negeri negara berkembang. Dengan adanya kunjungan semacam itu diharapkan negara super power seperti AS dapat mengetahui perkembangan negara berkembang yang di disebutkan sebagai negara Demokrasi terbesar ke tiga di Dunia.

Di India Barack Obama lebih lama waktu berkunjungnya dibandingkan dengan Indonesia pada kunjungannya pada tanggal 09 November 2010, dengan waktu berkunjung hanya 24 jam yang dipersingkat 2 jam (http://www.antaranews.com/berita/1289351949/obama-persingkat-kunjungan-di-indonesia).

Walaupun banyak yang mempertanyakan mengenai jamuan makan malam yang mewah da

lam menyambut kunjungan kepresidenan Barack Obama, yang mana diserukan dalam media elektonik edisi Rabu, 10 November 2010, namun jamuan kenegaraan tersebut dapat tetap berjalan. Jamuan kenegaraan sendiri meskipun tidak diatur hukum tertulis dalam international cooperation, namun itu adalah bagian yang cukup penting untuk nmengeratkan kerjasama bilateral dalam hubungan internasional.

Sangat baik persepsi saya jika presiden AS tersebut dapat berada di Indoenesia dan kembali melanjutkan perjalanannya ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT G-20 dalam kondisi yang aman walaupun ada demonstrasi di UI saat pidatonya berlangsung. Karena ceriteranya akan berbeda jika kunjungannya tidak berjalan dengan baik. Jika hal itu terjadi, maka tentu hal itu merupakan ancaman bagi AS. Dengan demikian dapat dilihat hasilnya apakah Barack Obama pulang Kapung atau Obama ke Indonesia karena Kepentingan Amerika Serikat.

ADA MOTIF EKONOMI DIBALIK PERTIKAIAN ANTAR SUKU DI MIMIKA

Pertiakaian antar suku yang sering timbul di Kabupaten Mimika, tidak lepas dari adanya motif ekonomi. Sebab tidak mungkin hal itu disebabkan semata-mata hanya karena adanya Kasus pemerkosaan, pembunauhan atau berbagai kasus yang sering menjadi kontribusi terjadinya konflik tersebut.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa, terjadinya pertikaian antar suku, yang kemudian disebut-sebut sebagai perang suku-red, sering disebabkan oleh kasus yang memang nyata dimata, misalnya Jelas ada pemerkosaan, kemudian pembunuhan, ada lagi suku A mengusir suku B dan sebagainya. Tetapi jika didalami lebih lanjut, ada motif ekonomi dibalik terjadinya pertikaian antar suku.

Tidak masuk akal, jika kematian seseorang harus diganti dengan sejumlah besar uang,walaupun sebenarnya manusia merupakan makhluk hidup dengan derajat yang tinggi serta dibekali oleh Tuhan Harkat dan Martabat sebagai manusia, yang pada prinsipnya bagi masyarakat biasa sulit untuk bisa memenuhinya. Jumlah uang menurut siaran salah satu TV swasta bulan Mei 2010, adalah sebesar 300 Jt, dan itu dikatakan langsung oleh pelaku pertikaian. Secara fakta dilapangan pun memang seperti itu. Jika suku yang membuhuh tidak dapat membayarnya, maka perang akan terus berlangsung. Tentu saja dalam pertikaian itu akan ada orang dari salah satu pihak yang terkena imbas, berupa tertikam panah kemudian meninggal, dan pihak itu pun akan menuntut pertanggung jawaban yang sama. sehingga harapan berakhirnya perang terus berlangsung. Jika permintaan tidak dapat dipenuhi, maka yang ada adalah pertikaian akan terus berlangsung.

jika salah satu pihak dapat memenuhi tuntutan pihak penuntut, pertikaian antar suku pun dapat diakhiri. Pertikaian antar suku pun sering diakhiri dengan bakar batu (Suatu cara bahwa pertikaian telah berakhir dan persahabatan memang harus dibina serta di jaga). Namun tidak lama lagi setalah itu, pertikaian pun akan kembali muncul. Dalam pandangan negartif saya, ada pihak yang menunggangi terjadinya konflik tersebut. Namun, tentu saja hal itu harus dibuktikan dengan adanya penelitian yang lebih mendalam, walaupun kebenaranyanya dapat dibenarkan jika dilihat secara logika.

Motif ekonomi

Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terbagi dalam dua aspek:

- Motif Intrinsik, disebut sebagai suatu keinginan untuk melakukan tidakan ekonomi
atas kemauan sendiri.
- Motif ekstrinsik, disebut sebagi suatu keinginan untuk melakukan tidakan ekonomi
atas dorongan orang lain (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi).

Jika tidak ada motif ekonomi dibalik pertikaian tersebut, kemungkinan besar, kejadian tidak akan terulang.

Hal itu berkaca pada Perkambangan kota Timika, dimana perkembangan pembangunan yang semrawut semakin menekan kelompok masyarakat untuk berpikir lebih keras, terutama bagaimana memenuhi kebutuhan ekonominya. Masyarakat lokal semakin termarginalkan oleh bingar-bingar kemajuan daerah yang tak karuan. Selain itu adanya arus transmigran tanpa adanya peraturan daerah yang ketat akibat kemampuan manajemen memimpin yang amburadul menyebabkan adanya berbagai pertikaian sulit untuk bisa terselesaikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah semestinya memikirkan bagaimana memeberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur sebaiknya diikuti oleh pemberdayaan yang tepat. Agar dapat meminimalisir adanya konflik. Sebab banyak anggota masyarakat usia produktif tidak memiliki pekerjaan.

Pemerintah daerah Mimika pun tidak pernah mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia. Padahal Sumber Daya Manusia yang produktif dapat meningkatkan pembangunan yang lebih baik. Pelajar dan Mahasiswa yang berasal dari Mimika malahan terbengkalai di setiap kota-kota studi di Indonesia.

Kalau saja Pemerintah Daerah Mimika dapat memperhatikan faktor Ekonomi melalui pemberdayaan yang sesuai serta mendorong kemajuan sumber daya manusia masyarakat lokal di Kabupaten Mimika, terjadinya konflik sosial kemungkinan dapat diminimalisir.

PENTINGNYA KONTROL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAJU TRANSMIGRASI DI TIMIKA

Pendahuluan

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat mengindikasikan bahwa daerah tujuan penduduk bermukim merupakan daerah yang produktif dalam meningkatkan serta memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang menuju ke daerah baru yang menjadi tujuan. Hal itu boleh dikatakan telah menjadi semacam semboyan bagi mereka yang hendak memperbaiki ekonomi akibat keterbatasan lapangan pekerjaan pada daerah padat penduduk, ditambah kebijakan pemerintah tentang pemerataan penduduk melalui program transmigarasi (UU No. 15 Tahun 1997, tentang Ketransmigrasian). Tidak sedikit daerah yang kemudian diklasifikasikan sebagai daerah yang memiliki produktifitas ekonomi tetapi jumlah penduduk yang kurang banyak menjadi target dalam penempatan transmigran. Beberapa daerah yang menjadi target transmigrasi antara lain misalnya, Kalimantan, Sumatra serta Papua. Papua yang merupakan Propinsi terluas di Indonesia 21, 9% luas daratan dari total tanah 421.981 km2. Kepadatan penduduk Papua dikatakan masih minim, walaupun SDA yang terkandung di dalm perut bumi Papua sangat melimpah.

Tentu saja transmigrasi dengan kerjasama yang telah dibangun oleh pemerintah daerah pengirim transmigran dengan pemerintah daerah penerima transmigran lebih efektif dan mudah terpantau, terutama berapa jumlah kepala keluarga pada sebuah satuan pemukiman (SP). Dan keberadaan transmigaran tersebut berada dalam kategori mudah didata karena memiliki tujuan yang jelas. Namun yang perlu diantisipasi adalah transmigran yang tidak termasuk dalam suatu satuan pemukiman manapun, sementara kedatangannya secara bergelombang dengan frekuensi kedatangan yang suatu waktu tinggi tetapi pada waktu-waktu tertentu seakan semakin berkurang, nyatanya semakin meningkat.

Walaupun di satu sisi transmigrasi memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada sisi yang lain pula mobilitas transmigrasi yang sangat besar pada sebuah daerah dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial lain. Misalnya muncul kesenjangan ekonomi antara para pendatang yang kebanyakan memiliki skill dengan masyarakat lokal yang tidak memilki skill sama sekali, dan cenderung hidup nomaden (ciri pemenuhan ekonomi di Papua), Pendatang (transmigran) mampu membedakan jaman moderen dan tradisional dalam hal keefektivan dalam mekanisme penggunaan serta pengaturan keuangan, sementara masyarakat lokal masih berkutat pada paham pemenuhan ekonomi tradisional, “hari ini dapat pakai habis, besok cari lagi”, serta hal lain. Jika hal ini terus berlangsung, maka potensi konflik pada prinsipnya sedang ditumbuh kembangkan. Konflik tersebut akan pecah bila suatu hal kecil dipersoalkan yang sebenarnya mudah untuk diselesaikan namun kemudian meluas sehingga mengganggu stabilitas pembangunan daerah. Di sisi lain Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan padat selain mengandung unsur positif misalnya daerah dapat menhasilkan PAD yang besar, tetapi juga memiliki unsur negatifnya. Unsur negatif dari laju pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh perpindahan penduduk antara lain, pembangunan yang semrawut, perkembangan kota yang sulit dikendalikan serta berbagai masalah sosial lainnya.

Dari seluruh kabupaten di Papua, Timika merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk cukup besar ya itu 14, 5 persen. Dari angka pertumbuhan penduduk yang besar itu saja sudah sangat membingungkan, bagaimana dengan ukuran ketersediaan infrastruktur yang ada di daerah? Seberapa besar kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai konflik sosial? Ini merupakan dua pertanyaan yang pada prinsipnya membutuhkan ukuran nyata dalam pelaksanaan pemerintahan pada pembangunan daerah.

Perlu Perda tentang Transmigrasi

Untuk memudahkan dalam pendataan, maka perlu dan penting kiranya Mimika memiliki sebuah peraturan yang mengatur tentang perpindahan penduduk. Selain itu, tentu saja perpindahan penduduk hendaknya memiliki keterangan yang jelas. Terutama mengenai dari daerah mana, apa tujuan utama yang bersangkutan ke suatu daerah, berapa lama akan berada di daerah tersebut, serta apa punishmen yang akan diperoleh apabilah yang bersangkutan melewati batas waktu untuk berada di daerah tersebut. Dan untuk itulah hendaknya peraturan tentang persyaratan untuk tinggal di daerah tersebut harus dibuat. Tujuannya agar dapat mengontrol laju pertumbuhan penduduk daerah tetapi juga mengontrol laju perpindahan penduduk yang tidak jelas, mengingat sejauh ini ada indikasi pemerintah daerah kewalahan dalam manangani berbagai persoalan daerah, termasuk di dalamnya keterbatasan penyediaan infrastruktur yang dapat memperlancar kemajuan pembangunan daerah.

Papua pada umumnya sangat mudah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk KTP. Sementara berada di Pulau Jawa siapa pun tanpa surat pindah tidak dapat dengan serta merta diterima sebagai warga pada suatu tempat, apalagi berkaitan dengan pengurusan KTP. KTP akan dapat dibuat apabila ada surat pindah, mengetahui RT, RW kemudian kelurahan menyetujui maka Kecamatan dapat mengeluarkan KTP. beda dengan Papua yang hari ini ada penduduk yang baru injak tanah Papua, besoknya KTP akan jadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat penting bagi sebuah daerah yang laju penduduk begitu cepat seperti Timika untuk memiliki peraturan daerah tentang syarat seseorang di sebut penduduk Timika serta berhak berada di Timika. Agar segalah hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah dapat dengan mudah dikontrol, mengingat peraturan mengenai penduduk di Timika sejau ini kurang ketat. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka sedikit demi sedikit persoalan yang berkaitan dengan masalah ketersediaan fasilitas infrastruktur, masalah sosial lainnya, termasuk konflik yang sering terjadi di Timika dapat dengan mudah dikendalikan.

SELAMAT NATAL

Semoga Damai Natal Menyelimuti seluruh rangkaian hidupmu.