TANTANGAN MENJADI ORANG NOMOR SATU DI KABUPATEN SUPER KAYA, MIMIKA

Kondisi  politik daerah di Mimika kian memanas dari waktu ke waktu. Hal itu dapat diikuti melalui berbagai perbincangan di media elektronik dan media cetak juga saling bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Mekanisme penentuan kandidatnya pun beraneka ragam, mulai dari penelusuran hingga penentuan berdasarkan kesepakatan kelompok mengenai siapa yang dapat dijagokan dengan harapan memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah di kabupaten Mimika. Tidak tanggung-tanggung berbagai metode pendekatan pun telah dipersiapkan bahkan telah mulai dilaksanakan oleh masing-masing calon kandidat. Kemenangan dan keinginan memenangkan pertarungan tersebut telah mempengeruhi setiap kandidat untuk tampil all out, menggunakan kekuatan semaksimal mungkin untuk memenangkan sebuah posisi bergengsi sebagai orang nomor satu di Mimika. Harum dan bergengsi memang posisi tersebut, sehingga perebutan dengan kekuatan penuh yang berakhir pada tujuan menang adalah mutlak menjadi perebutan. Euforia dalam mengusung para kandidat tentunya selalu berakhir dengan euforia kemanangan dan kekalahan. Dan hal ini tentunya telah menjadi sesuatu yang biasa dalam sebuah kompetisi. Ada pihak yang menang dan ada pulah pihak yang kalah. Selajutnya bagaimana memposisikan diri masing-masing. 

Di Amerika Serikat, pasca terpilih kembalinya presiden Barack Obama, sebagai presiden Amerika, pertama dilantik 2009 dan yang kedua terpilih kembali dan dilantik pada tahun 2013, presiden Amerika tersebut tidak mulus menjadi orang nomor satu karena pertentangan lawan politiknya. Namun sikap lawan-lawan politik yang kalah dan mendukung kembali Barack Obama sebagai presiden terpilih menjadi sesuatu yang patut diacungi jempol. Calon kepala daerah kabupaten Mimika seharusnya dapat belajar dari pengalaman semacam itu. Yang pasti, siapa pun yang akan terpilih tidak akan jauh dari berbagai tantangan yang selalu menanti. Sehingga bekerja sendiri tidak dapat dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Mengikuti dan mencatat pembangunan sejak berdirinya Mimika sebagai sebuah Kabupaten (1999) hingga saat ini (2013-red), banyak masalah yang terjadi dengan mekanisme penyelesaian masalah tidak tertangani hingga pada akar persoalan. Hal itu kemudian menyebabkan timbulnya berbagai persoalan satu yang belum berakhir, muncul persoalan lain yang memiliki tensi setinggi tensi persoalan awal. Ini seharusnya dapat tertangani jika kepala daerah mempu dengan jeli melihat persoalan dan mencari jalan keluar dengan solusi yang tepat, dengan demikian masalah yang sama tidak akan pernah terjadi pada masa mendatang. 

Kabupaten lain di Papua telah berkembang dengan sangat baik dalam berbagai segi dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, meskipun mungkin mekanisme penyelesaian konflik lain mirip dengan Mimika. Namun dalam beberapa sisi daerah-daerah tersebut jauh lebih maju dalam menjawab berbagai kebutuhan daerah. Pendidikan adalah salah satu yang sangat menonjol, infrastruktur pun tidak jauh ketinggalan. Demikian indeks pembangunan lain yang terus berkembang seiring perkembangan daerah tersebut.

Potret pembangunan di kabupeten super kaya

Menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin Mimika yang sering masuk nominasi sebagai salah satu Kabupeten terkaya di Indonesia tidak dapat lebih maju bahkan lebih berkembang dari kabupaten lain di Papua. Kabupaten Mimika masuk urutan ke-2 dari 6 (enam) kabupaten super kaya di Indonesia tahun 2009 dengan membukukan PDB perkapita Rp 295,05 juta. Pada tahun 2010, Mimika kembali terpilih masuk nominasi dengan nomor urut ke-20 dari 20 (dua puluh) kabupaten terkaya di Indonesia dengan pendapatan bagi hasil Rp 242,33 Miliar. Tahun 2012, Mimika masuk nominasi sebagai salah satu dari 50 kabupaten terkaya di Indonesia dengan nomor urut ke-44 (empat puluh empat). Pendapatan yang dimaksud belum dijumlahkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) lain Kabupaten Mimika. 

Selanjutnya, dengan pendapatan yang sebegitu besar, semestinya kabupeten Mimika dapat berkembang lebih pesat dalam berbagai segi. Sayangnya hal itu tidak terwujud. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial & budaya malahan seakan berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing justru nampak menjadi tanggung jawab NGO, perusahaan, lembaga adat atau ormas kemasyarakatan tertentu. Pemerintah daerah seakan menampakkan ketidak berdayaannya dalam membangun daerah. Pendidikan tidak mendapat perhatian serius, ekonomi masyarakat malah semakin terpuruk, kesehatan yang berbenturan dengan kecepatan akses sementara sosial budaya telah dimanfaatkan sebagai sarana yang dipolitisasi demi kepentingan politik maupun hiburan untuk memberikan penghormatan terhadap golongan tertentu yang memiliki kapabilitas dalam mengambil keputusan. 

Tantangan pembanngunan Mimika

Mimika saat ini dapat dikategorikan sebagai daerah kaya yang tertinggal. Pada bidang pendidikan misalnya, Mimika memiliki jumlah infrastruktur pendidikan lebih dari 180 unit, namun sangat minim dalam menghasilkan siswa yang benar-benar berkualitas. Sementara perkembangan dunia, dimana arus globalisasi yang begitu deras  menuntut setiap orang mampu bersaing telah berada di depan mata dan sulit untuk dibendung, namun kemampuan sumber daya manusia (SDM) Mimika untuk bersaing masih jauh dari kata siap. 

Pada jenjang pendidikan, banyak putera/i daerah terseok-seok dalam menyelesaikan pendidikannya karena berbagai faktor yang menyertainya, termasuk pendidikan dasar dengan pondasi yang rapuh. Banyak mahaiswa Mimika mengalami kesulitan tempat tinggal di tempat studinya masing-masing, kesulitan makan karena kemampuan ekonomi orang tua yang minim, yang lebih parah lagi tidak adanya perhatian pemerintah dearah bagi mahasiswa Mimika baik dalam maupun luar kota Timika. Mahasiswa terpaksa meninggalkan kota studinya untuk kembali ke daerah guna mencari dukungan danah dalam rangka menyukseskan acara mereka setiap tahunnya. Akibatnya kuliah jadi tertunda karena waktu terbuang pada aktivitas tersebut. Mungkin pikiran naif kita akan berkata, untuk apa mahasiswa harus meninggalkan studinya hanya untuk kegiatan seperti ini atau itu, tetapi jika dilihat secara jelih, sebetulnya berbagai kompleksitas masalah yang dialami mereka terbungkus rapih di dalamnya. Hal itu hanya dapat diketahui jika pemerintah dan pihak berwenang memiliki keinginan untuk melihat persoalan tersebut lebih mendalam.

Ekonomi

Pada bidang ekonomi, masyarakat pribumi justru terhimpit dalam ketidakberdayaan untuk dapat mengembangkan diri dan bersaing dengan sesama warga lain. Kemampuan ekonomi masyarakat masih jauh dari kata siap untuk dapat bersaing, sementara Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan terimplementasi pada tahun 2015 menuntut kesiapan berbagai aspek ekonomi pada setiap Negara anggotanya. Siap tidak siap masyarakat ekonomi ASEAN tidak dapat dihindari. Pemerintah daerah yang justru merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat seharusnya mampu mendorong berbagai aspek ekonomi daerah dengan penyediaan akses pasar, pembukaan kesempatan bersaing lebih luas dengan penyediaan fasilitas yang lebih memadai, termasuk listrik, air bersih dan lain sebagainya. Pemerintah semestinya dapat mendorong bank-bank yang berada di wilayah Mimika untuk memberikan akses lebih luas kepada masyakat untuk dapat membuka usahanya dan mengembangkan ekonomi dan potensi daerah. Sayangnya banyak bank justru menutup akses bagi masyarakat lokal dan memberikan akses bagi pengusaha yang jauh lebih berkembang karena pertibangan keamanan pengembalian modal, yang justru mematikan keinginan berkembangnya masyarakat lokal yang nota bene memiliki keterbatasan daya saing. 

Sosial & infrastruktur

Pada aspek sosial, konflik antar suku dan kelompok hampir tidak dapat dihindari. Setiap tahun hampir berkali-kali konflik terjadi, yang kemudian berimplikasi pada terganggunya aspek lain. Anak-anak sekolah dan para guru tidak dapat berangkat ke sekolah karena masalah keamanan. Para investor harus berpikir berkali-kali sebelum memutuskan berinvestasi karena pertimbangan keamanan berinvestai menjadi hal yang sangat krusial. Para pedagang harus was-was dalam memasarkan berbagai produk karena kondisi keamanan dan ketertiban tidak memadai, minuman keras mudah ditemukan, yang mengakibatkan semakin rusaknya moral para generasi mudah. 

Pada bidang infrastruktur, walaupun jalan darat sudah mulai ditata dengan baik, masyarakat masih kesulitan untuk dapat menjangkau pasar, alhasil berbagai produk yang hendak dipasarkan terpaksa harus dijual dengan harga yang jauh dari harga pasar. Hal ini akan lebih cenderung menguntungkan pedagang besar daripada masyarakat kecil memperoleh keutungan yang memadai. Ikan hasil tangkapan masyarakat terpaksa harus dijual dengan harga murah karena sulitnya transportasi bagi masyarakat dalam memasarkan hasil tangkapannya. Disisi lain masyarakat masih belum memahami bagaimana mekanisme yang baik dalam berdagang. Hal ini menyebabkan pedagang lokal semakin termarginal, dimana dari waktu ke waktu hasil dagangannya hanya satu jenis. 

Masih banyak lagi kondisi lain yang sebetulnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, apabilah memiliki keinginan yang serius untuk menyelesaikannya. Tentunya pemerintah tidak harus sendiri dalam mengatasi segalah masalah yang terjadi. Jaman telah berubah, dimana setiap orang, baik individu dan kelompok yang berada di derah memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tinggal bagaimana pemerintah mau membuka diri dan merangkul elemen tersebut untuk suatu tujuan bersama. Konsep good governance saat ini telah menjadi sebuah ukuran bagi penilaian berhasil tidaknya pembangunan daerah pada Negara berkembang, dan ini menjadi ukuran dukung atau tidaknya Negara maju dalam pembangunan. Dalam konsep tersebut, pembagian kewenangan serta keterbukaan dalam menginformasikan segalah hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah adalah mutlak, termasuk laporan keuangan daerah ke publik. Contoh good governance di Indonesia dapat dilihat di daerah khusus ibu kota (DKI) Jakarta, yang diperankan oleh Gubernur  Joko Widodo (Jokowi) dan telah menarik simpatik lebih luas, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Keberhasilan pembangunan pun telah nampak karena masyarakat langsung melihat dan menyaksikan semua rencana dan implementasi pembangunannya. Masyarakat bahkan langsung memberikan penilain dan dukungan penuh bagi gubernur Jokowi.

Konsep good governance tersebut sebetulnya dapat pulah diimplementasikan di kabupaten Mimika dengan berbagai kompleksitas yang ada. Namun siapa yang akan memulainya, belum dapat diprediksi. Tentunya berbagai tantangan yang ada di dearah menjadi pekerjaan rumah bagi setiap kandidat yang saat ini telah bersiap untuk berkompetisi. Mau membawah Mimika menjadi kabupaten yang maju dengan kemajuan pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya & infrastruktur menjadi lebih baik atau sebaliknya semakin memperburuk pembangunan menjadi tanggung jawab siapapun kandidat yang akan terpilih kelak. 

  

Note:

Tulisan ini telah diterbitkan di Media Cetak Lokal Skh Salam Papua di Timika, kolum Opini, edisi Senin, 23 September 2013.