PERLU SEBUAH SISTEM ADMINISTRATIF YANG LEBIH KETAT DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK

Hampir setiap waktu mata serta pandangan kita diarahkan pada berbagai kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Orang bahkan sudah jenuh dan bosan dengan rentetan kasus yang tidak berhenti terus bergulir dalam setiap ajang dan periode kepemimpinan. Ketika satu kasus terjadi belum diungkapkan, muncul lagi kasus lain yang berkaitan dengan korupsi. walaupun sebagian kasus berhasil diungkapkan, ternyata masih banyak kasus lain yang belum terungkap juga. Dan kasus tersebut pun mungkin dapat lebih heboh dari kasus korupsi yang ada.

Adapun kasus korupsi yang berhasil diungkap jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang jauh, kebanyakan yang terungkap adalah wilayah disekitar pulau Jawa, sementara wilayah di bagian timur, misalnya Papua belum menjadi perhatian serius dalam mekanisme pemberantasan korupsi. Hal inilah yang sangat memungkinkan korupsi tumbuh sangat subur di beberapa wilayah yang belum memperoleh perhatian tersebut. Apalagi berkaitan dengan otonomi khusus saat ini, dimana kecenderungan kabupaten untuk tidak menginginkan intervensi propinsi lebih besar, sehingga kontrol kepemimpinan kabupaten dapat lebih bebas dimainkan. Dengan demikian, memungkinkan pula banyak dana yang dapat hilang tanpa jejak. Akhirnya yang berkuasa semakin kaya sedangkan bawahan tidak mau ketinggalan mengambil keuntungan lalu masyarakat semakin tertindas dan menderita karena kemiskinan yang semakin menghimpit.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi pun beraneka ragam, mulai dari suap, penghilangan dana APBD/APBN, PAD serta kasus-kasus korupsi lain yang serupa maupun yang tidak serupa tetapi masuk dalam katogori korupsi. Ironis memang, dimana pemegang jabatan tertinggi yang juga telah disumpahi untuk menjalankan kepemimpinannya tetapi kemudian diselewengkan pula pada akhirnya. Padahal masyarakat telah menaruh harapan akan adanya perubahan, sekurang-kurangnya beban hidup yang mereka pikul dapat diringankan dengan kebijakan yang melegahkan. Namun mereka juga harus kecewa karena pilihan mereka sering lebih banyak mengecewakan. Timbul kemudian pertanyaan, apa yang salah dalam mekanisme pemilihan tersebut, atau siapakah yang harus disalahkan. Apakah masyarakat perlu disalahkan karena telah memilih pemimpin yang demikian? Atau apakah mereka yang terpilih yang harus disalahkan karena telah menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan cara yang tidak benar? Atau mungkin KPU atau instansi lain yang memberikan kepercayaan kepada fugur tersebut untuk memimpin yang perlu disalahkan? Sehingga segalah sesuatu kemudian serba salah dan disalahkan? Pertanyaan selanjutnya adalah kemudian mana yang benar? Silahkan direnungkan.

Yang jelas, negara ini membutuhkan perubahan dalam membenahi system yang ada, terutama dalam hal syarat kepemimpinan dalam politik. Sebab syarat menjadi seorang pemimpin politik saat ini nampak sangat memungkinkan orang untuk memperoleh keuntungan dalam masa jabatan politisnya. Korupsi bukan semata-mata salah pemimpinnya KPK kebanyakan mengarahkan perhatiannya hanya pada pemimpin tertinggi dalam jabatan politisnya. Biasanya rekening yang tidak jelas antara gaji dan pendapatan lain tidak valid dengan jumlah yang harus masuk adalah sasaran kecurigaan pemeriksaan. Tetapi bagaimana dengan bawahan yang memegang jabatan tetapi tidak berada pada jabatan politis? Mengapa semua tidak sekalian diperiksa? Ini menjadi rancu. Entah karena masalah waktu atau tidak. Tetapi sebaiknya semuanya diperiksa. Sebab hilangnya sebagian dana tersebut dapat saja dimainkan oleh bawahan yang berimbas pada atasan yang harus mempertanggung jawabkannya. Ini mengenai konsekwensi jabatan pemimpin bung. Untuk itu seorang pemimpin dalam politik harus cakap, terutama Jujur, memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam hal taat administrative (cek ijasahnya benar tidak. Jika tidak, berarti siap pula hancur-hancuran dalam kepemimpinannya), bagaimana kemampuan mengatur keuangan (jika tidak mampu bisa-bisa dimainkan oleh bawahan sehingga pemimpinnya tanggung resiko), bagaimana kemampuan memimpin, tujuan menjadi pemimpin dalam politik apa, jika cari uang hasilnya korupsi pasti akan terjadi, dan lain sebagainya.

Pemerintah diharapkan dapat mengontrol hal tersebut secara tegas dengan mengeluarkan aturan yang tegas pula. Yang jelas, segalah sesuatu harus berubah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Bagaimana mungkin, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun masyarakat harus hilang dilahap petualang-petualang politik untuk kepentingannya dan kelompok serta segelintir orang dengan mengorbankan banyaknya masyarakat kecil. Bahkan sekolah pun hanya menjadi mimpi, rumah sakit tidak mampu memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin dan termarginal, masyarakat harus menderita lapar dan mengemis demi sesuap nasi dijalan-jalan. Padahal suara mereka jugalah yang menyebabkan pemimpin tersebut terpilih.

Semoga segalahnya berubah, sehingga masyarakat kecil, miskin, menderita dan termarjinal pun dapat menikmati hidupnya sebagai manusia yang memiliki harkat derajat dan martabat yang sama sebagai warga Negara dan hidup sebagaimana mestinya. Semoga…