Kondisi
politik daerah di Mimika kian memanas dari waktu ke waktu. Hal itu dapat
diikuti melalui berbagai perbincangan di media elektronik dan media cetak juga saling
bertukar informasi antara satu dengan yang lain. Mekanisme penentuan
kandidatnya pun beraneka ragam, mulai dari penelusuran hingga penentuan
berdasarkan kesepakatan kelompok mengenai siapa yang dapat dijagokan dengan
harapan memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah di kabupaten Mimika.
Tidak tanggung-tanggung berbagai metode pendekatan pun telah dipersiapkan
bahkan telah mulai dilaksanakan oleh masing-masing calon kandidat. Kemenangan
dan keinginan memenangkan pertarungan tersebut telah mempengeruhi setiap
kandidat untuk tampil all out,
menggunakan kekuatan semaksimal mungkin untuk memenangkan sebuah posisi
bergengsi sebagai orang nomor satu di Mimika. Harum dan bergengsi memang posisi
tersebut, sehingga perebutan dengan kekuatan penuh yang berakhir pada tujuan menang
adalah mutlak menjadi perebutan. Euforia dalam mengusung para kandidat
tentunya selalu berakhir dengan euforia kemanangan dan kekalahan. Dan hal ini
tentunya telah menjadi sesuatu yang biasa dalam sebuah kompetisi. Ada pihak yang
menang dan ada pulah pihak yang kalah. Selajutnya bagaimana memposisikan diri
masing-masing.
Di Amerika Serikat, pasca terpilih kembalinya presiden Barack Obama, sebagai presiden Amerika, pertama dilantik 2009 dan yang kedua terpilih kembali dan dilantik pada tahun 2013, presiden Amerika tersebut tidak mulus menjadi orang nomor satu karena pertentangan lawan politiknya. Namun sikap lawan-lawan politik yang kalah dan mendukung kembali Barack Obama sebagai presiden terpilih menjadi sesuatu yang patut diacungi jempol. Calon kepala daerah kabupaten Mimika seharusnya dapat belajar dari pengalaman semacam itu. Yang pasti, siapa pun yang akan terpilih tidak akan jauh dari berbagai tantangan yang selalu menanti. Sehingga bekerja sendiri tidak dapat dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
Mengikuti dan mencatat pembangunan
sejak berdirinya Mimika sebagai sebuah Kabupaten (1999) hingga saat ini
(2013-red), banyak masalah yang terjadi dengan mekanisme penyelesaian masalah
tidak tertangani hingga pada akar persoalan. Hal itu kemudian menyebabkan
timbulnya berbagai persoalan satu yang belum berakhir, muncul persoalan lain
yang memiliki tensi setinggi tensi persoalan awal. Ini seharusnya dapat
tertangani jika kepala daerah mempu dengan jeli melihat persoalan dan mencari
jalan keluar dengan solusi yang tepat, dengan demikian masalah yang sama tidak
akan pernah terjadi pada masa mendatang.
Kabupaten lain di Papua telah
berkembang dengan sangat baik dalam berbagai segi dengan berbagai keterbatasan
yang dimiliki, meskipun mungkin mekanisme penyelesaian konflik lain mirip
dengan Mimika. Namun dalam beberapa sisi daerah-daerah tersebut jauh lebih maju
dalam menjawab berbagai kebutuhan daerah. Pendidikan adalah salah satu yang
sangat menonjol, infrastruktur pun tidak jauh ketinggalan. Demikian indeks
pembangunan lain yang terus berkembang seiring perkembangan daerah tersebut.
Potret pembangunan di kabupeten super kaya
Menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana
mungkin Mimika yang sering masuk nominasi sebagai salah satu Kabupeten terkaya
di Indonesia tidak dapat lebih maju bahkan lebih berkembang dari kabupaten lain
di Papua. Kabupaten Mimika masuk urutan ke-2 dari 6 (enam) kabupaten super kaya
di Indonesia tahun 2009 dengan membukukan PDB perkapita Rp 295,05 juta. Pada
tahun 2010, Mimika kembali terpilih masuk nominasi dengan nomor urut ke-20 dari
20 (dua puluh) kabupaten terkaya di Indonesia dengan pendapatan bagi hasil Rp
242,33 Miliar. Tahun 2012, Mimika masuk nominasi sebagai salah satu dari 50 kabupaten
terkaya di Indonesia dengan nomor urut ke-44 (empat puluh empat). Pendapatan
yang dimaksud belum dijumlahkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) lain
Kabupaten Mimika.
Selanjutnya, dengan pendapatan yang
sebegitu besar, semestinya kabupeten Mimika dapat berkembang lebih pesat dalam
berbagai segi. Sayangnya hal itu tidak terwujud. Pendidikan, ekonomi,
kesehatan, sosial & budaya malahan seakan berjalan sendiri-sendiri.
Masing-masing justru nampak menjadi tanggung jawab NGO, perusahaan, lembaga
adat atau ormas kemasyarakatan tertentu. Pemerintah daerah seakan menampakkan
ketidak berdayaannya dalam membangun daerah. Pendidikan tidak mendapat perhatian
serius, ekonomi masyarakat malah semakin terpuruk, kesehatan yang berbenturan
dengan kecepatan akses sementara sosial budaya telah dimanfaatkan sebagai
sarana yang dipolitisasi demi kepentingan politik maupun hiburan untuk
memberikan penghormatan terhadap golongan tertentu yang memiliki kapabilitas
dalam mengambil keputusan.
Tantangan pembanngunan Mimika
Mimika saat ini dapat dikategorikan
sebagai daerah kaya yang tertinggal. Pada bidang pendidikan misalnya, Mimika
memiliki jumlah infrastruktur pendidikan lebih dari 180 unit, namun sangat minim
dalam menghasilkan siswa yang benar-benar berkualitas. Sementara perkembangan
dunia, dimana arus globalisasi yang begitu deras menuntut setiap orang mampu bersaing telah
berada di depan mata dan sulit untuk dibendung, namun kemampuan sumber daya
manusia (SDM) Mimika untuk bersaing masih jauh dari kata siap.
Pada jenjang pendidikan, banyak
putera/i daerah terseok-seok dalam menyelesaikan pendidikannya karena berbagai faktor
yang menyertainya, termasuk pendidikan dasar dengan pondasi yang rapuh. Banyak
mahaiswa Mimika mengalami kesulitan tempat tinggal di tempat studinya
masing-masing, kesulitan makan karena kemampuan ekonomi orang tua yang minim,
yang lebih parah lagi tidak adanya perhatian pemerintah dearah bagi mahasiswa
Mimika baik dalam maupun luar kota Timika. Mahasiswa terpaksa meninggalkan kota
studinya untuk kembali ke daerah guna mencari dukungan danah dalam rangka
menyukseskan acara mereka setiap tahunnya. Akibatnya kuliah jadi tertunda karena
waktu terbuang pada aktivitas tersebut. Mungkin pikiran naif kita akan berkata,
untuk apa mahasiswa harus meninggalkan studinya hanya untuk kegiatan seperti
ini atau itu, tetapi jika dilihat secara jelih, sebetulnya berbagai kompleksitas
masalah yang dialami mereka terbungkus rapih di dalamnya. Hal itu hanya dapat
diketahui jika pemerintah dan pihak berwenang memiliki keinginan untuk melihat
persoalan tersebut lebih mendalam.
Ekonomi
Pada bidang ekonomi, masyarakat
pribumi justru terhimpit dalam ketidakberdayaan untuk dapat mengembangkan diri
dan bersaing dengan sesama warga lain. Kemampuan ekonomi masyarakat masih jauh
dari kata siap untuk dapat bersaing, sementara Masyarakat
Ekonomi ASEAN yang akan terimplementasi pada tahun 2015 menuntut kesiapan
berbagai aspek ekonomi pada setiap Negara anggotanya. Siap tidak siap
masyarakat ekonomi ASEAN tidak dapat dihindari. Pemerintah daerah yang justru
merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat seharusnya mampu mendorong
berbagai aspek ekonomi daerah dengan penyediaan akses pasar, pembukaan
kesempatan bersaing lebih luas dengan penyediaan fasilitas yang lebih memadai,
termasuk listrik, air bersih dan lain sebagainya. Pemerintah semestinya dapat
mendorong bank-bank yang berada di wilayah Mimika untuk memberikan akses lebih
luas kepada masyakat untuk dapat membuka usahanya dan mengembangkan ekonomi dan
potensi daerah. Sayangnya banyak bank justru menutup akses bagi masyarakat
lokal dan memberikan akses bagi pengusaha yang jauh lebih berkembang karena
pertibangan keamanan pengembalian modal, yang justru mematikan keinginan
berkembangnya masyarakat lokal yang nota bene memiliki keterbatasan daya saing.
Sosial & infrastruktur
Pada aspek
sosial, konflik antar suku dan kelompok hampir tidak dapat dihindari. Setiap
tahun hampir berkali-kali konflik terjadi, yang kemudian berimplikasi pada terganggunya
aspek lain. Anak-anak sekolah dan para guru tidak dapat berangkat ke sekolah
karena masalah keamanan. Para investor harus berpikir berkali-kali sebelum memutuskan
berinvestasi karena pertimbangan keamanan berinvestai menjadi hal yang sangat
krusial. Para pedagang harus was-was dalam memasarkan berbagai produk karena
kondisi keamanan dan ketertiban tidak memadai, minuman keras mudah ditemukan,
yang mengakibatkan semakin rusaknya moral para generasi mudah.
Pada bidang
infrastruktur, walaupun jalan darat sudah mulai ditata dengan baik, masyarakat
masih kesulitan untuk dapat menjangkau pasar, alhasil berbagai produk yang
hendak dipasarkan terpaksa harus dijual dengan harga yang jauh dari harga
pasar. Hal ini akan lebih cenderung menguntungkan pedagang besar daripada masyarakat
kecil memperoleh keutungan yang memadai. Ikan hasil tangkapan masyarakat
terpaksa harus dijual dengan harga murah karena sulitnya transportasi bagi
masyarakat dalam memasarkan hasil tangkapannya. Disisi lain masyarakat masih
belum memahami bagaimana mekanisme yang baik dalam berdagang. Hal ini
menyebabkan pedagang lokal semakin termarginal, dimana dari waktu ke waktu
hasil dagangannya hanya satu jenis.
Masih banyak
lagi kondisi lain yang sebetulnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah,
apabilah memiliki keinginan yang serius untuk menyelesaikannya. Tentunya
pemerintah tidak harus sendiri dalam mengatasi segalah masalah yang terjadi.
Jaman telah berubah, dimana setiap orang, baik individu dan kelompok yang
berada di derah memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk dapat menyelesaikan
masalah tersebut. Tinggal bagaimana pemerintah mau membuka diri dan merangkul
elemen tersebut untuk suatu tujuan bersama. Konsep good governance saat ini telah menjadi sebuah ukuran bagi penilaian
berhasil tidaknya pembangunan daerah pada Negara berkembang, dan ini menjadi
ukuran dukung atau tidaknya Negara maju dalam pembangunan. Dalam konsep
tersebut, pembagian kewenangan serta keterbukaan dalam menginformasikan segalah
hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah adalah mutlak, termasuk laporan
keuangan daerah ke publik. Contoh good
governance di Indonesia dapat dilihat di daerah khusus ibu kota (DKI)
Jakarta, yang diperankan oleh Gubernur
Joko Widodo (Jokowi) dan telah menarik simpatik lebih luas, bukan hanya
dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Keberhasilan pembangunan pun
telah nampak karena masyarakat langsung melihat dan menyaksikan semua rencana
dan implementasi pembangunannya. Masyarakat bahkan langsung memberikan penilain
dan dukungan penuh bagi gubernur Jokowi.
Konsep good
governance tersebut sebetulnya dapat pulah diimplementasikan di kabupaten
Mimika dengan berbagai kompleksitas yang ada. Namun siapa yang akan memulainya,
belum dapat diprediksi. Tentunya berbagai tantangan yang ada di dearah menjadi
pekerjaan rumah bagi setiap kandidat yang saat ini telah bersiap untuk
berkompetisi. Mau membawah Mimika menjadi kabupaten yang maju dengan kemajuan
pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya & infrastruktur menjadi
lebih baik atau sebaliknya semakin memperburuk pembangunan menjadi tanggung
jawab siapapun kandidat yang akan terpilih kelak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar